Syarat Menjadi Mitra ISP Resmi: Checklist Pendaftaran

Syarat menjadi mitra ISP resmi SJT saat ini mencakup dua kriteria awal: usaha internet memiliki omzet tercatat minimal Rp30 juta per bulan dan lokasi operasional berada di Pulau Jawa, termasuk Jabodetabek. Kedua kriteria tersebut digunakan untuk menilai kesiapan awal calon mitra, bukan sebagai jaminan penerimaan.

Setelah lolos penyaringan awal, tim masih perlu memeriksa kondisi usaha, pelanggan, jaringan, billing, dokumen, dan coverage. Setiap alamat tetap membutuhkan verifikasi karena status wilayah di Pulau Jawa tidak berarti seluruh lokasi sudah terhubung jaringan.

Artikel ini ditujukan untuk pengelola RT/RW Net, reseller internet lokal, dan pelaku usaha jaringan yang sedang mempertimbangkan Program Kemitraan ISP SJT.

Jawaban singkat

Calon mitra dapat mengajukan evaluasi apabila usaha internetnya mencatat omzet minimal Rp30 juta per bulan dan beroperasi di Pulau Jawa, termasuk Jabodetabek. PT. Sinergi Jaringan Telekomunikasi kemudian memeriksa data pelanggan, billing, jaringan, aset, dokumen usaha, dan kelayakan coverage setiap alamat sebelum menentukan apakah pengajuan dapat masuk ke pembahasan kerja sama.

Omzet dan wilayah adalah syarat komersial program per 15 Juli 2026. Keduanya bukan ketentuan pemerintah dan tidak menggantikan pemeriksaan OSS, regulasi telekomunikasi, maupun tanggung jawab yang nantinya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Ringkasan syarat menjadi mitra ISP SJT

Istilah penting dalam evaluasi calon mitra

1. Omzet minimum Rp30 juta per bulan

Program Kemitraan ISP SJT saat ini ditujukan untuk usaha internet yang sudah memiliki omzet minimal Rp30 juta per bulan. Omzet dalam konteks ini adalah pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional, bukan laba bersih atau nilai aset jaringan.

Kriteria omzet membantu tim menilai apakah usaha telah memiliki basis pelanggan dan arus penagihan yang cukup untuk memasuki proses evaluasi kemitraan. Saat asesmen, calon mitra perlu mampu menjelaskan sumber omzet, paket pelanggan, tingkat penagihan, dan biaya utama usahanya.

Data yang sebaiknya disiapkan meliputi:

• omzet bulanan yang tercatat;
• jumlah pelanggan aktif;
• ARPU atau rata-rata pendapatan per pelanggan;
• daftar paket yang masih berjalan;
• tagihan tertagih dan tunggakan;
• biaya upstream, SDM, listrik, dan maintenance;
• sistem billing atau metode pencatatan yang digunakan.

Omzet Rp30 juta merupakan kriteria seleksi komersial SJT, bukan batas yang ditetapkan oleh Komdigi atau OSS. Pengajuan dengan omzet tersebut tetap dapat ditunda atau tidak dilanjutkan apabila data pelanggan, jaringan, dokumen, atau coverage belum memadai.

2. Coverage Pulau Jawa, termasuk Jabodetabek

Coverage Program Kemitraan ISP SJT pada tahap ini dibatasi untuk usaha yang beroperasi di Pulau Jawa, termasuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Batas wilayah tersebut tidak berarti setiap alamat di Jawa sudah on-net. Kelayakan akhir ditentukan berdasarkan:

• alamat lengkap dan titik koordinat;
• keberadaan serta kapasitas jaringan di sekitar lokasi;
• opsi upstream dan last-mile;
• jarak penarikan jaringan;
• kebutuhan pekerjaan sipil atau izin lokasi;
• kapasitas yang dibutuhkan;
• hasil survei teknis.

Calon mitra sebaiknya mengirim peta sederhana yang menunjukkan titik upstream, jalur distribusi utama, ODP atau node, dan area pelanggan. Informasi ini membuat pemeriksaan coverage lebih akurat daripada hanya menyebut nama kota atau kabupaten.

3. Data pelanggan dan billing harus dapat diperiksa

Jumlah pelanggan saja belum cukup. Tim perlu memahami apakah data pelanggan aktif, paket, tagihan, dan pembayaran dapat direkonsiliasi dengan omzet yang disampaikan.

Siapkan data minimum berikut:

1. jumlah pelanggan aktif dan nonaktif;
2. nama paket serta tarifnya;
3. status pembayaran pelanggan;
4. metode penerbitan tagihan;
5. prosedur aktivasi dan penghentian layanan;
6. kanal pengaduan pelanggan;
7. catatan gangguan yang tersedia.

Data sensitif tidak perlu ditempatkan di dokumen publik. Cara pertukaran dan akses data perlu disepakati secara aman pada tahap evaluasi.

4. Infrastruktur dan kepemilikan aset harus jelas

Calon mitra perlu mampu menjelaskan jaringan yang sudah dibangun dan pihak yang memiliki setiap aset. Inventaris awal dapat mencakup router, switch, OLT, ODP, kabel fiber, radio, server billing, rak, power backup, dan perangkat pelanggan.

Dokumentasi ini digunakan untuk membedakan:

• aset milik calon mitra;
• aset milik penyedia upstream;
• aset pelanggan;
• perangkat sewa atau pinjaman;
• jaringan yang memerlukan izin atau persetujuan pihak lain.

Kepemilikan, maintenance, akses konfigurasi, penggantian perangkat, dan perlakuan aset saat kerja sama berakhir harus dibahas dalam Perjanjian Kerja Sama. Pelajari juga checklist migrasi ke skema kemitraan ISP sebelum mengubah upstream atau billing.

5. Dokumen usaha dan model operasional perlu dipetakan

Dokumen yang diperiksa bergantung pada kegiatan aktual. Karena itu, calon mitra perlu menjelaskan siapa yang menjual layanan, menagih pelanggan, mengoperasikan last-mile, menangani pengaduan, dan bertanggung jawab atas kualitas layanan.

Dokumen awal yang dapat disiapkan antara lain:

• identitas penanggung jawab;
• akta dan data badan usaha jika tersedia;
• NIB serta data kegiatan usaha pada OSS;
• kontrak upstream yang sedang berjalan;
• syarat layanan pelanggan;
• dokumen penggunaan lokasi atau jalur jaringan;
• kebijakan privasi dan mekanisme pengaduan;
• catatan aset dan transaksi.

Portal OSS mencantumkan aktivitas penjualan kembali jasa telekomunikasi. Pemilihan KBLI atau keberadaan PKS tidak otomatis membuktikan seluruh kegiatan telah sesuai; pemeriksaan harus mengikuti peran nyata setiap pihak.

Syarat komersial SJT berbeda dari kewajiban regulasi

Pemisahan ini penting agar angka omzet dan batas wilayah tidak dibaca sebagai ketentuan pemerintah.

Kanal resmi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menjelaskan bahwa kegiatan reseller perlu memperhatikan perizinan berusaha melalui OSS. Rujuk panduan reseller ISP dari Komdigi, Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2019 beserta perubahannya, dan Permenkomdigi Nomor 15 Tahun 2025. Karena model operasional dapat berbeda, penerapannya perlu diperiksa terhadap aktivitas nyata masing-masing pihak.

6. Bersedia melalui evaluasi dan survei teknis

Calon mitra yang memenuhi omzet dan wilayah awal akan masuk ke tahap evaluasi, bukan langsung aktif. Urutan proses umumnya meliputi:

1. konsultasi awal dan pengiriman profil usaha;
2. pemeriksaan omzet, pelanggan, dan area layanan;
3. pemetaan jaringan serta kebutuhan kapasitas;
4. verifikasi coverage dan kebutuhan survei;
5. pembahasan model operasional serta pembagian tanggung jawab;
6. pemeriksaan dokumen dan rancangan PKS;
7. penyusunan rencana teknis, billing, migrasi, dan go-live.

Durasi setiap tahap berbeda karena dipengaruhi kondisi jaringan, kelengkapan data, last-mile, dokumen, dan kompleksitas migrasi. Tim baru dapat memberikan estimasi setelah pemeriksaan awal selesai.

Kondisi yang dapat membuat pengajuan belum dapat dilanjutkan

Pengajuan mungkin belum dapat dilanjutkan apabila:

• omzet belum mencapai Rp30 juta per bulan;
• lokasi operasional berada di luar Pulau Jawa;
• coverage atau opsi last-mile belum memungkinkan;
• data pelanggan dan omzet tidak dapat direkonsiliasi;
• kepemilikan jaringan atau aset tidak jelas;
• ada kontrak aktif yang membatasi migrasi;
• calon mitra belum siap mengikuti proses dokumentasi dan evaluasi.

Status “belum dapat dilanjutkan” tidak selalu bersifat permanen. Calon mitra dapat memperbaiki pencatatan, melengkapi dokumen, atau mengajukan kembali ketika coverage dan kesiapan usaha berubah.

Checklist sebelum menghubungi tim kemitraan

Gunakan checklist singkat berikut:

• [ ] Omzet usaha internet sudah mencapai minimal Rp30 juta per bulan.
• [ ] Lokasi berada di Pulau Jawa atau Jabodetabek.
• [ ] Alamat dan titik koordinat operasional tersedia.
• [ ] Jumlah pelanggan aktif serta paket dapat dijelaskan.
• [ ] Ringkasan billing dan pendapatan tersedia.
• [ ] Diagram jaringan dan daftar aset telah dibuat.
• [ ] Kontrak upstream yang berlaku sudah diperiksa.
• [ ] Dokumen badan usaha dan OSS yang tersedia telah dikumpulkan.
• [ ] Penanggung jawab siap mengikuti evaluasi dan survei.

Kesimpulan

Syarat menjadi mitra ISP resmi SJT dimulai dari omzet tercatat minimal Rp30 juta per bulan dan lokasi operasional di Pulau Jawa, termasuk Jabodetabek. Namun, penerimaan tetap ditentukan melalui pemeriksaan pelanggan, billing, jaringan, aset, dokumen, dan coverage per alamat.

Jika usaha Anda memenuhi kriteria awal, buka halaman Kemitraan ISP SJT dan kirimkan omzet bulanan, jumlah pelanggan aktif, alamat atau koordinat, serta ringkasan jaringan untuk memulai pengecekan.

Sumber primer

• OSS — Aktivitas Penjualan Kembali Jasa Telekomunikasi
• Komdigi — Cara Menjadi Reseller Internet Service Provider
• JDIH Kemkomdigi — Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2019
• JDIH Kemkomdigi — Permenkomdigi Nomor 15 Tahun 2025