SOP Audit Satwas Komdigi untuk Mitra ISP

Jika lokasi jaringan didatangi tim pengawasan atau pemeriksa yang menyebut fungsi Satwas Komdigi, jalankan SOP audit Satwas Komdigi dalam empat urutan: verifikasi identitas dan surat tugas, siapkan dokumen yang relevan, dampingi akses ke area jaringan, lalu catat dan eskalasikan hasilnya. Siapkan PKS, identitas perizinan, topologi aktual, dan billing sesuai hubungan kerja sama.

Panduan ini ditujukan untuk pengelola RT/RW Net, reseller internet lokal, dan mitra Program Kemitraan ISP PT Sinergi Jaringan Telekomunikasi (SJT). Isinya membantu menata bukti administrasi dan langkah komunikasi. Tidak ada bagian yang menjamin mitra pasti bebas dari pemeriksaan, sanksi, atau penyitaan.

Penanggung jawab editorial: Tim Editorial PT Sinergi Jaringan Telekomunikasi. Artikel ini diperbarui pada 4 Agustus 2026 untuk memperjelas perbedaan antara aktivitas jual kembali, izin penyelenggara, dan dokumen kesiapan mitra.

SOP audit Satwas Komdigi: jawaban singkat

Jawaban singkatnya: simpan bukti hubungan kerja sama dan operasional yang benar, bukan sekadar logo atau surat penunjukan. Mulai dari PKS aktif, identitas perizinan pihak penyelenggara, topologi aktual, billing sesuai PKS, dan catatan inventaris. Saat pemeriksaan berlangsung, kooperatif, lindungi data pelanggan, dokumentasikan permintaan, dan hubungi penanggung jawab atau kanal yang memang tertulis di PKS.

Cakupan dan batasan panduan

Artikel ini membahas persiapan administrasi dan komunikasi untuk lokasi POP, server room, atau kantor operasional mitra. Fokusnya adalah kesiapan bukti, bukan cara menghindari pemeriksaan atau menghalangi kewenangan petugas.

Perlakuan dokumen dapat berbeda menurut jenis kegiatan, surat tugas, wilayah, status NIB, PKS, dan permintaan resmi. Jangan menyalin pernyataan dari artikel ini ke berita acara tanpa memeriksa dokumen aktual. Untuk pertanyaan yang menyangkut risiko pidana, pajak, atau penyitaan, mintalah pendapat profesional yang memiliki kewenangan.

Dasar regulasi dan cara membaca KBLI 61201

Ada tiga peran yang perlu dibedakan sejak awal:

1. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah pihak yang menyelenggarakan layanan berdasarkan izin dan kewajiban yang berlaku.
2. Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi menjual kembali layanan melalui pola kerja sama dengan penyelenggara.
3. Mitra adalah istilah komersial. Status hukumnya harus dibaca dari NIB, izin, PKS, billing, dan praktik operasional aktual; istilah “mitra ISP” tidak otomatis berarti pemegang izin ISP.

PP 46/2021 Pasal 31 menyebut jual kembali jasa telekomunikasi dapat mencakup jasa multimedia, termasuk akses internet, dan dilakukan berdasarkan pola kerja sama yang disepakati. Baca Pasal 31 pada JDIH Kemkomdigi.

Pada halaman OSS versi KBLI 2025, kode 61201 diberi judul Aktivitas Penjualan Kembali Jasa Telekomunikasi. Uraiannya menyebut kerja sama dengan penyelenggara, penggunaan merek penyelenggara, pembukuan pendapatan oleh penyelenggara, billing atas nama penyelenggara, serta penggunaan IP publik dan ASN milik penyelenggara untuk layanan berbasis protokol internet. Periksa detail KBLI 61201 di OSS.

Permenkominfo 13/2019 juga memuat ketentuan kerja sama jual kembali, termasuk merek penyelenggara, standar kualitas, pembukuan pendapatan, billing, dan IP publik atau ASN. Gunakan teks Permenkominfo 13/2019 di JDIH bersama perubahan yang tercantum di JDIH: Perubahan 2020, Perubahan Kedua 2021, dan Perubahan Ketiga 2021.

Lima dokumen kesiapan di POP atau server room

Lima item berikut adalah binder kesiapan operasional. Sebut sebagai “dokumen yang disarankan” kecuali klausul PKS atau instruksi resmi menyatakan kewajiban yang lebih spesifik.

1. PKS Kemitraan ISP aktif
   Periksa identitas para pihak, ruang lingkup jual kembali, wilayah, merek, billing, pembagian tanggung jawab, pemeliharaan, aset, masa berlaku, dan kanal eskalasi. Gunakan Checklist Klausul PKS Kemitraan ISP untuk menandai bagian yang belum jelas.

2. Identitas perizinan pihak penyelenggara
   Simpan salinan NIB, izin, atau dokumen resmi yang memang boleh dibagikan oleh penyelenggara. Jangan menyebut KBLI 61201 sebagai “izin ISP induk” tanpa memeriksa dokumen dan peran usaha yang sebenarnya.

3. Surat penunjukan mitra atau POP, jika diterbitkan
   Surat ini membantu menghubungkan alamat POP, wilayah, dan penanggung jawab. Jangan membuat surat pengganti atau mengubah tanggal dokumen.

4. Diagram topologi dan handover aktual
   Tunjukkan hubungan upstream, perangkat inti, ODP/ONT, dan batas tanggung jawab. Simpan versi dengan tanggal revisi serta hilangkan kata sandi, konfigurasi rahasia, dan data pelanggan.

5. Contoh billing sesuai PKS
   Pastikan billing memakai identitas atau merek penyelenggara bila itu menjadi syarat hubungan jual kembali. Perlakuan PPN dan jenis faktur mengikuti status pajak serta transaksi aktual; jangan menyebut semua billing sebagai “wajib PPN” tanpa dasar pajak yang sesuai.

Checklist yang bisa disalin

Catatan aset jaringan: bukti administrasi, bukan jaminan kekebalan

Inventaris aset membantu menjawab “perangkat ini milik siapa, berada di mana, dan dipakai untuk apa?”. Inventaris tidak otomatis membuat aset kebal dari tindakan pemeriksaan. Cocokkan tabel dengan PKS, invoice pembelian, sewa, serah terima, dan catatan pemeliharaan.

SOP empat langkah saat verifikasi lapangan

Diagram ini adalah checklist komunikasi internal, bukan urutan hukum yang mengikat semua pemeriksaan.

Langkah 1 — Verifikasi identitas dan surat tugas

Sambut petugas dengan sopan. Catat waktu kedatangan, nama, unit, nomor identitas yang ditunjukkan, nomor surat tugas, objek pemeriksaan, dan kontak penanggung jawab. Jika ada keraguan, hubungi manajemen atau penasihat yang ditunjuk tanpa menghalangi tugas resmi.

Jangan menyimpulkan kewenangan hanya dari seragam, logo, atau kartu nama. Simpan catatan Anda dan minta salinan atau nomor berita acara sesuai prosedur yang tersedia.

Langkah 2 — Serahkan dokumen yang relevan

Ambil salinan dari binder sesuai ruang lingkup permintaan. Tunjukkan dokumen yang benar-benar terkait dengan alamat, usaha, dan perangkat yang diperiksa. Jangan menyerahkan kata sandi, konfigurasi sensitif, atau data pelanggan yang tidak relevan.

Jika salinan dokumen diserahkan, catat nama dokumen, versi, tanggal, dan penerimanya. Permenkominfo 13/2019 juga menekankan perlindungan serta kerahasiaan data pelanggan; karena itu, gunakan salinan yang sudah direduksi bila memungkinkan.

Langkah 3 — Dampingi akses ke topologi aktual

Tunjukkan topologi berdasarkan kondisi lapangan, bukan diagram lama yang belum diperbarui. Jelaskan titik handover, perangkat inti, ODP/ONT, batas kepemilikan, dan sumber IP publik atau ASN sesuai dokumen penyelenggara.

Jika ada perbedaan antara diagram dan kondisi aktual, catat sebagai temuan untuk diperbaiki. Jangan memindahkan perangkat, memutus layanan, atau mengubah konfigurasi hanya untuk membuat kondisi terlihat sesuai.

Langkah 4 — Catat hasil dan eskalasikan

Hubungi kontak yang tertulis dalam PKS atau SOP internal. Jangan menjanjikan bahwa tim SJT selalu tersedia 24/7 kecuali ada SLA tertulis yang masih berlaku. Minta pendampingan dari pihak yang memahami PKS dan, untuk risiko hukum, penasihat profesional.

Simpan nomor berita acara, daftar dokumen yang diminta, nama pihak yang hadir, dan tindak lanjut. Jika ada bagian yang tidak sesuai, tulis keberatan atau klarifikasi melalui mekanisme resmi, bukan melalui debat di lokasi.

Tiga hal yang sering disalahpahami

Kesalahan yang perlu dihindari

1. Membuat klaim absolut. Hindari “legal 100%”, “pasti aman”, atau “bebas penyitaan”. Ganti dengan ruang lingkup dokumen dan kondisi yang dapat diverifikasi.
2. Memberikan data pelanggan secara berlebihan. Gunakan salinan yang direduksi dan jangan membagikan kata sandi.
3. Menyembunyikan atau mengubah perangkat. Tindakan tersebut dapat merusak catatan dan menyulitkan klarifikasi.
4. Menggunakan billing yang tidak sesuai PKS. Periksa identitas penyelenggara, format invoice, dan perlakuan pajak sebelum menagih.
5. Menandatangani berita acara tanpa membaca. Baca isi, minta salinan, dan tulis koreksi melalui mekanisme resmi bila ada bagian yang tidak sesuai.

Template log pemeriksaan

Salin tabel berikut ke spreadsheet internal agar setiap pemeriksaan memiliki jejak yang konsisten:

Ruang lingkup dukungan Kemitraan ISP SJT

Program Kemitraan ISP PT SJT dapat menjadi tempat untuk membahas struktur kerja sama, kesiapan data, dan kebutuhan operasional. Namun, setiap layanan support, SLA, billing, pengelolaan aset, dan eskalasi harus ditulis jelas dalam PKS atau dokumen layanan yang berlaku.

Sebelum mengajukan kerja sama, siapkan:

• wilayah dan jumlah pelanggan;
• jenis jaringan serta topologi aktual;
• status aset dan lokasi POP;
• contoh billing atau alur penagihan;
• kebutuhan IP publik, ASN, bandwidth, dan support;
• pertanyaan tentang pembagian tanggung jawab saat pemeriksaan.

Gunakan panduan KBLI 61201 untuk RT/RW Net untuk memeriksa istilah usaha dan Checklist Data Pengajuan Kemitraan ISP untuk menata data awal.

Kesimpulan

SOP audit Satwas Komdigi yang aman dimulai dari empat hal: identitas pemeriksa dicatat, dokumen yang relevan disiapkan, kondisi jaringan ditunjukkan apa adanya, dan hasil pemeriksaan dieskalasikan melalui kanal resmi. PKS membantu menjelaskan hubungan usaha, tetapi tidak menggantikan izin, kepatuhan billing, pengelolaan data, atau penilaian pemeriksa.

Jika Anda ingin menilai kesiapan dokumen dan struktur operasional, konsultasikan pengajuan Kemitraan ISP bersama tim SJT. Bawa draft PKS, daftar aset, topologi, dan contoh billing agar pembahasannya dapat diuji terhadap kondisi nyata.

Referensi regulasi

• PP 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
• OSS KBLI 2025 kode 61201
• Permenkominfo 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
• Perubahan Permenkominfo 2 Tahun 2020
• Perubahan Kedua Permenkominfo 1 Tahun 2021
• Perubahan Ketiga Permenkominfo 14 Tahun 2021